Ditjenpas Berikan Remisi Khusus Natal ke 11. 669 Narapidana, 195 Langsung Bebas

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Merdeka. com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan Remisi Khusu (RK) Natal Tahun 2020 terhadap 11. 669 narapidana pemeluk agama Kristen dan Katholik. Dri jumlah tersebut terdapat 11. 474 orang mendapatkan RK I (pengurangan sebagian) dan 195 orang di antaranya mendapatkan RK II / dipastikan langsung bebas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga menyampaikan jika seluruh proses pemberian remisi kepada narapidana dilakukan secara online melalui sistem database pemasyarakatan.

“Perlu dipahami juga yakni pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik, ” ujar, Reynhard dalam keterangannya, Kamis (24/12).

Reynhard merincikan dari 11. 474 narapidana penerima RK I, terdapat two. 306 orang mendapatkan pengurangan masa pidana 15 hari, 7. 254 orang pengurangan 1 bulan, one. 497 orang pengurangan 1 bulan 15 hari dan 417 orang pengurangan 2 bulan. Sedangkan, saat ini narapidana yang beragama Kristen dan Katholik tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 22. 246 jamaah.

Lebih lanjut, Reynhard menyebutkan jika narapidana penerima RK Natal terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 2. 152 narapidana, Nusa Tenggara Timur sebanyak 1. 730 narapidana dan Sulawesi Utara sebanyak 929 narapidana.

“Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai gaya perundang-undangan. Namun remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, diharapkan juga dapat meningkatkan keimanan dan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik, ” jelasnya.

Kemudian, ia menerangkan jika sejak 15 Desember 2020, terdapat 247. 017 warga binaan di Indonesia yang terdiri dari narapidana sebanyak 197. 336 orang dan tahanan sebanyak 49. 681 orang.

“Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ” terangnya.

Terkait remisi tertuang dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Mulailah: PP No . 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan [ded]