Kemendagri Permudah Transgender Dapat e-KTP

Jackpot hari ini Result HK 2020 – 2021.

Merdeka. com – Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh menyebut, Kemendagri berkomitmen menolong memudahkan para transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pertama KTP elektronik (e-KTP), surat keluarga dan akta kelahiran.

Dia bilang, setiap penduduk Warga Negara Indonesia berhak atas seluruh pelayanan publik dasar tanpa diskriminasi. Hal ini pula berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang jadi warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat.

“Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data caranya, harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus seluruh ke Jakarta . Di daerah per juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el pantas dengan alamat asalnya, ” katanya, Sabtu (24/4).

Bagi transgender yang pernah terdata dan memiliki KTP lama, kata Zudan, Dukcapil akan melakukan verifikasi data tersebut. Jika datanya cocok, Dukcapil akan mencetakkan KTP-el terbaru untuk itu.

Zudan pula sudah menunjuk pejabat pengelola yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan barangkali.
Terkait surat alih dan akta kelahiran, Zudan menyarankan, dapat diurus secara online atau via WhatsApp di Dinas Dukcapil setempat.

“Yang istimewa kita koordinasi agar dikasih kemudahan, data 112 orang sudah terkumpul bisa di WA ke saya, ” kata Dirjen Zudan.

Kesulitan Akses BPJS

Sementara, Ketua Dewan Pemimpin Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo menyebut, banyak transgender tak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan keterangan kelahiran. Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain seperti bidang kesehatan tubuh atau BPJS, mendapat sandaran sosial dan lainnya.

“Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui restriksi ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau larangan lainnya, ” kata dia.

“Akibatnya mereka sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kesehatan, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin jadi pengamen, dan profesi yang lain, ” kata Hartoyo.

Dia menambahkan, jadi tahap awal pihaknya sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sepadan sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya. Data tersebut mencakup tanda asli, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama abu. [rnd]