Kemendikbud: Tanpa Sekolah Banyak Anak Terjebak pada Kekerasan di Rumah

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Merdeka. com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut pendidikan tenggang jauh (PJJ) memberi dampak negatif pada siswa. Bahkan pelaksanaan PJJ membuat orang tua memiliki tanggapan tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar-mengajar apabila penelaahan tidak dilakukan secara tatap muka.

“Mulai dari ancaman putus sekolah, yang disebabkan bujang terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah pandemi Covid-19, ” kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri di Jakarta , Selasa (1/12).

Dia menjelaskan, dampak berikutnya adalah kendala tumbuh kembang, dengan mana terjadi kesenjangan capaian menelaah. Kemudian, akan terjadi risiko kehilangan pembelajaran yang terjadi secara lanjut dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

“Perbedaan akses dan kualitas selama penelaahan jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda, ” terangnya.

Dampak kemudian adalah tekanan psikososial dan kebengisan dalam rumah tangga yang mana mengakibatkan anak stres akibat minimnya interaksi dengan guru, teman dan lingkungan luar, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dengan menyebabkan stres pada anak.

“Juga kasus kekerasan penuh yang tidak terdeteksi, tanpa sekolah banyak anak terjebak pada kebengisan di rumah tanpa terdeteksi oleh guru, ” ungkapnya seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) I Paduka Ayu Bintang Darmawati mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada tingginya kasus perkawinan atau pernikahan dalam anak.

Bintang mengutarakan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020, Badan Peradilan Keyakinan Indonesia telah menerima sekitar 34. 000 permohonan dispensasi kawin dengan diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 19 tahun.

Menteri Bintang menilai tingginya kasus perkawinan pada anak menjelma salah satu penyebab meningkatnya angka anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan penelaahan tatap muka mulai semester sempurna 2020/2021 atau Januari 2021. Pemberian izin dapat dilakukan secara spontan atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

Hal itu aci mulai semester genap tahun anutan 2020/2021 atau bulan Januari 2021. Salah satu alasan pemberian kesempatan itu adalah untuk mengurangi pengaruh negatif PJJ. [fik]