Pengkritik Pendidikan Ingatkan Guru Hati-Hati Membuat Soal, Tak Pakai Nama Pejabat

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

Merdeka. com semrawut Dunia pendidikan sempat dihebohkan dengan nama ‘Anies’ dan ‘Mega’ dalam soal ujian salah satu SMP Negeri dalam Jakarta Selatan. Ada dua soal, soal pertama hanya mencantumkan nama Anies saja beserta jabatannya, yakni sebagai Gubernur yang menjabat pada tarikh 2017. Sementara itu, di soal kedua tertulis “Anies selalu diejek Mega”.

Soal kedua tersebut cukup menimbulkan polemik di masyarakat. Pengamat Pendidikan dari Komnas Pendidikan, Andreas Tambah menyatakan perkara tersebut tidak etis. Menurutnya, seorang guru maupun pembuat soal ujian tidak diperbolehkan untuk melibatkan nama-nama tokoh politik maupun tokoh umum yang bisa menimbulkan polemik.

“Dalam hal ini mengapa saya katakan sangat tidak bersusila karena nama ‘Mega’ dan ‘Anies’ merupakan nama tokoh politik dalam Indonesia, ” kata Andreas saat dihubungi merdeka. com, Minggu (13/12).

Andreas mengatakan, sekalipun tidak ada dasar atau aturan tertulis mengenai prinsip pembuatan perkara, namun menurutnya seorang guru telah memahami jika lebih baik buat mencantumkan nama-nama yang familiar atau yang sudah biasa tertera di dalam soal. Seperti Budi, Ani, Terpakai, Ali, dan sebagainya.

“Aturan yang mendasar tentang pembuatan soal semacam itu memang tidak ada, tapi kita sebagai pembuat soal atau guru pada umumnya punya kode etik untuk tidak menggunakan nama-nama pejabat, ” ujarnya.

Meskipun begitu, jika tanda yang digunakan adalah nama-nama dengan sudah umum digunakan dalam soal, namun ternyata sama dengan tanda pejabat atau tokoh, Andreas mengimbau para pembuat soal untuk tidak mencantumkan nama lengkap maupun jabatannya.

“Kalau mencantumkan tanda lengkap, apalagi disertai jabatan, & terbukti bersifat/ bertujuan menjelek-jelekkan, oleh karena itu bisa dikenakan pasal pencemaran tanda baik, ” kata Andreas

“Bisa saja gurunya memburu, ‘Anies’ atau ‘Mega’ yang dimaksud bukanlah Pak Anies Baswedan atau Ibu Megawati, tapi tetap sekadar kedua nama itu adalah nama pejabat publik yang sangat masyhur, apalagi kita tahu keduanya jadi dalam kubu yang berbeda ataupun berbeda pendapat, ” kata Andreas.

Oleh sebab itu, ia meminta para guru buat berhati-hati dalam membuat soal agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat maupun di kalangan pejabat tersebut sendiri.

“Kalau yang buat soal memang guru, menetapkan dipertanyakan, seharusnya dia betul-betul memelihara situasi dengan menggunakan nama dengan tidak menimbulkan polemik, ” ujarnya.

“Apalagi dalam soal keduanya ditempatkan dalam posisi dengan berbeda. Seolah-olah ada yang bagus dan buruk. Jelas saja bila hal ini membuat pendukung Bungkus Anies maupun Ibu Mega kecil, ” lanjut Andreas.

Senada dengan Andreas, Pengamat Pelajaran Doni Koesoema juga menyatakan kalau ada beberapa prinsip dalam menghasilkan soal dalam ujian pelajaran, yaitu objektif, netral, dan tidak pancaran. Dia menilai, soal tersebut tidak relevan dengan tujuan pembuatan soal.

“Prinsip soal tes yang baik salah satunya objektif, netral dan tidak bias atau tidak ada prasangka. Jadi jika mengacu pada tokoh publik, sepantasnya tidak digunakan karena tidak relevan dngan tujuan pembuatan soal, ” kata Doni saat dihubungi merdeka. com, Minggu (13/12).

Dia melihat, guru pembuat soal itu tidak memahami cara menyusun soal yang baik sesuai secara prinsip yang ia sebutkan tersebut. Selain itu, kata Doni, instruktur harus bisa menjaga kode etiknya dengan tidak memasukkan kepentingan politiknya dalam proses belajar-mengajar.

“Sebagai pendidik anak bangsa, kudu jaga kode etik. Tidak bisa ada afiliasi politik apalagi mempengaruhi pengajaran. Guru harus berpihak dalam kebenaran bukan prasangka, ” kata Doni.

Pemerhati pendidikan itu berharap guru pembuat perkara itu tidak memiliki kepentingan kebijakan apapun. Dia pun mengimbau Disdik DKI Jakarta untuk mendampingi kiai pembuat soal tersebut maupun instruktur lainnya agar kejadian ini tak terulang lagi.

“Bila ini dilakukan secara sadar, maka pembuat soal ini memiliki niat atau intensi tertentu yang kita tidak tahu apa motivasinya. Sepatutnya Disdik memberikan pendampingan agar instruktur dapat membuat soal-soal yang cantik, ” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Daerah DKI, Nahdiana, mengatakan pihaknya tidak pernah meminta pihak sekolah tersebut membuat soal ujian dengan menuturkan nama pejabat publik tertentu.

“Dinas Pendidikan tidak sudah mengimbau kepada guru di madrasah untuk membuat soal ujian madrasah dengan menyebutkan nama pejabat umum tertentu, ” kata Nahdiana, Sabtu (12/12).

Oleh pokok itu, pihaknya telah meminta guru yang membuat soal itu buat berjanji tidak mengulanginya lagi. Selain itu, ia juga mengimbau seluruh lingkungan pendidikan di DKI Jakarta untuk menjaga netralitas.

“Kami telah mengarahkan guru dengan membuat soal ujian sekolah itu untuk tidak mengulangi perbuatannya teristimewa karena hal tersebut berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas terhadap status ASN, ” ujarnya. [bal]